Bantuan Pemerintah Belum Menutup Kebutuhan Operasional Siswa SMKBANDUNG, (PRLM).- Jumlah siswa dengan ekonomi tidak mampu di sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Bandung meningkat seiring gencarnya promosi SMK oleh pemerintah tahun ini. Meski demikian, bantuan dari pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten, belum bisa menutup sepenuhnya kebutuhan operasional siswa tidak mampu tersebut.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK Kota Bandung Dedy Indrayana menuturkan, dengan adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah wajar apabila banyak siswa termasuk dari kalangan ekonomi tidak mampu mendaftarkan diri ke SMK. "Karena orientasinya kan mereka bisa langsung bekerja sehingga membantu perekonomian keluarga," kata Kepala SMK Negeri 8 Bandung itu di Bandung, Selasa (6/10).
Di SMK Negeri 8 Bandung, kata dia, jumlah siswa tidak mampu yang pada 2008 mencapai 400 dari 1.390 siswa (29%), melonjak menjadi 600 dari 1.500 siswa (40%). Sementara di SMK 2 Bandung, hingga kini masih ada orang tua siswa yang mengajukan permohonan bantuan karena alasan ekonomi.
Wakil Kepala SMK 2 Bandung Asep Dada menuturkan, tahun ini jumlah siswa tidak mampu di sekolah tersebut mencapai 560 dari 1.600 siswa (35%). Sementara pada 2008 jumlah siswa tidak mampu adalah 350 orang.
Di sisi lain, meski efektivitas promosi SMK oleh pemerintah mulai dirasakan dengan kenaikan jumlah siswa SMK, antisipasi pemerintah melalui bantuan bagi mereka yang miskin belum optimal. Hal itu karena bantuan tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan operasional siswa tidak mampu.
Tahun ini, pemerintah pusat menaikkan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) bagi siswa mampu dan tidak mampu dari Rp 80.000/siswa/tahun menjadi Rp 120.000/siswa/tahun. Pemerintah provinsi Jawa Barat pun mengucurkan bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 180.000/siswa/tahun. Selain itu, ada pula bantuan walikota khusus sebesar Rp 1,5 juta/siswa/tahun.
"Tapi kalau dijumlahkan itu baru mencapai Rp 2,5 juta. Sementara unit cost siswa SMK per tahun mencapai Rp 2,5 juta sampai Rp 3,5 juta," ujar Asep. BOMM yang dialokasikan untuk meringankan praktikum siswa pun, masih jauh dari kebutuhan. "Untuk praktik, paling tidak dibutuhkan Rp 2,5 juta - Rp 3 juta/tahun," ujarnya.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Jabar Otji S. Wiharjadi mengakui masih kurangnya bantuan pemerintah untuk siswa SMK yang kebutuhannya lebih tinggi daripada siswa SMA. "Padahal untuk BOMM saja, Jabar mendapat alokasi Rp 62 miliar. Tapi masih jauh dengan kebutuhan praktikum SMK yang paling tidak Rp 250.000/bulan. Semoga tahun depan kami bisa mengajukan paling tidak mendekati unit cost siswa SMK," tuturnya. (A-167/das)***
sumber : Pikiran Rakyat