SMK Taruna Ganesha

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandung mengharapkan pemerintah menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) SMK. Wacana dari pemerintah yang menegaskan adanya UNPK SMK mulai tahun ini, menjadikan para siswa SMK yang tidak lulus ujian nasional reguler SMK menggantungkan harapan kepada UNPK SMK daripada mengikuti UNPK tahap pertama pada Juni 2009.

"Selama ini ijazah mereka yang lulus UNPK bukan ijazah SMK, tetapi ijazah paket C. Itu merugikan mereka terutama dari sisi bukti kompetensi teori meskipun mereka telah mengantongi sertifikat kompetensi praktik. Oleh karena itu, kami menyambut baik kebijakan pemerintah tentang UNPK SMK," ujar Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK Kota Bandung, Dedy Indrayana.

Dia mengatakan, dari mata pelajaran yang diujikan, UNPK yang selama ini diselenggarakan adalah untuk siswa SMA (sekolah menengah atas). Siswa SMK mau tidak mau harus mengerjakan mata pelajaran yang tidak diperoleh dari sekolah. Sementara ilmu yang mereka pelajari, tidak semuanya diujikan.

Oleh karena itu, peluang lulus bagi siswa SMK rendah. Rendahnya peluang lulus tersebut, kata dia, menjadikan kebanyakan para siswa lebih memilih mengulang ujian nasional reguler tahun depan. Hal itu artinya mereka harus menunggu waktu hingga satu tahun.

"Ya itulah risikonya. Tapi mau bagaimana lagi," tuturnya. Di Kota Bandung, ada 150 siswa SMK yang tahun ini tidak lulus. Dedy pun mengatakan, hingga saat ini belum menerima surat edaran terkait UNPK SMK.

Seperti diberitakan, meski telah digaungkan sejak April 2009, hingga kini belum ada informasi yang jelas tentang UNPK SMK dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Jawa Barat, Edi Mulyadi menuturkan, peraturan menteri pendidikan nasional tentang penyelenggaraan kegiatan belajar masyarakat paket C setara SMK  telah turun.

Namun, tentang penyelenggaraan UNPK setara SMK belum terangkum dalam peraturan tersebut melalui petunjuk teknis. "Jadi kami pun belum tahu apakah jadi tahun ini dilaksanakan," katanya. Apabila dilaksanakan tahun ini bersamaan dengan UNPK periode II November ini, dia mengharapkan BSNP segera menyosialisasikannya agar dapat segera dilanjutkan kepada kabupaten/kota. (Pikiran Rakyat)